Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang menggelar sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, pada Rabu (1/7/2026) malam. Kegiatan yang berlangsung di Balai Desa Tunggorono itu dihadiri oleh tim transisi Sekolah Rakyat, pengurus rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW), tokoh masyarakat Desa Tunggorono, serta unsur Forum Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Jombang.

‎Dalam acara tersebut, Pemkab Jombang menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah mendukung persiapan pembangunan dan penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Jombang. Apresiasi secara khusus ditujukan kepada Pemerintah Desa Tunggorono, perangkat daerah terkait, para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh warga yang dinilai menunjukkan sikap terbuka dan semangat gotong royong dalam menyukseskan program tersebut.

‎Bupati Jombang melalui perwakilannya  menegaskan bahwa Program Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional yang hadir sebagai bentuk kepedulian negara dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini diharapkan menjadi ikhtiar bersama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi, sekaligus memberikan peluang lebih besar bagi anak-anak kurang mampu untuk meningkatkan taraf hidup, mengembangkan potensi diri, dan memberikan manfaat bagi keluarga serta lingkungannya.

‎Pemkab Jombang menyatakan komitmen penuh mendukung pelaksanaan program melalui sinergi antaran perangkat daerah, instansi terkait, dan seluruh pemangku kepentingan. Sosialisasi ini digelar agar masyarakat memperoleh informasi yang benar, utuh, dan transparan, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman serta mencegah beredarnya informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat juga diimbau untuk menyampaikan pertanyaan atau klarifikasi melalui saluran resmi guna memperoleh informasi yang akurat.

‎Pemerintah daerah menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Pemkab Jombang pun memohon dukungan dan doa restu dari warga di sekitar lokasi pembangunan. Kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan dapat diterima dengan baik dan menjadi bagian dari kemajuan Desa Tunggorono. Masyarakat didorong untuk menjadi mitra pemerintah dalam menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif.

‎"Apabila ada informasi yang belum jelas, mari kita kedepankan musyawarah dan komunikasi yang baik, serta tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Mari kita bangun kepercayaan dan saling menguatkan untuk mensukseskan program ini demi kepentingan bersama," demikian ajakan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.

‎Berdasarkan data yang dihimpun, proses pembebasan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen di area eks terminal barang Tunggorono telah memasuki tahap akhir. Sebanyak sepuluh warga pemilik lahan telah menyatakan sepakat melepas tanahnya dengan total luas mencapai 11.576 meter persegi.

‎Pemkab Jombang menyiapkan anggaran sebesar Rp17,9 miliar untuk pengadaan lahan dan pengurukan, dengan rincian Rp8,8 miliar untuk pembelian lahan dan Rp9,1 miliar untuk pengurukan serta penyiapan lahan sebelum pembangunan fisik dimulai. Setelah lahan dinyatakan siap, pembangunan fisik gedung Sekolah Rakyat akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum.

‎Adapun Kabupaten Jombang memperoleh kuota penerimaan siswa sebanyak 270 orang, yang terbagi pada tiga jenjang pendidikan—SD, SMP, dan SMA—masing-masing mendapatkan alokasi 90 peserta didik. Proses verifikasi data dilakukan secara cermat dengan mencocokkan dokumen kependudukan dan data sosial ekonomi terhadap kondisi riil di lapangan guna memastikan program tepat sasaran.

‎Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan program nasional yang dicanangkan sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.